Pada 1 November 2025, AL, mahasiswi berusia 18 tahun, melihat ayahnya mengangkat telepon dari orang tidak dikenal.

Dari kejauhan, suara penelepon mencari AL. Penelepon bertanya kepada ayahnya apakah AL benar anaknya atau bukan.

"Dia sampai sebut nama panjang aku," terang AL kala diwawancarai BBC News Indonesia.

Ayah AL mengiyakan pertanyaan tersebut. Karena mengira itu adalah penipuan, ayah AL mengabarkan kalau putrinya tidak berada di rumah—berkuliah di luar kota.

Telepon langsung ditutup.

Ketika panggilan itu masuk, AL sebenarnya tidak sedang berada di luar kota. Dia di rumah, satu ruangan bersama ayahnya, juga sang ibu. Sementara ayahnya merasa biasa saja, AL menaruh curiga. Ada yang tidak wajar.

"Aku yang tadinya menyangka itu penipuan, mulai ngerasa aneh karena yang bersangkutan tahu nama panjangku. Padahal, aku pribadi jarang membagikan identitas lengkap," kata AL.

Tidak lama setelahnya, kecurigaan AL berubah menjadi ketakutan.

Di saat ayahnya pergi untuk beribadah ke masjid, tiba-tiba terdapat pesan masuk di grup WhatsApp keluarga. AL menyaksikan pesan terkirim dari nomor ayahnya. Padahal, gawai kepunyaan ayahnya ditinggal di meja di ruang tamu.

Pesan tersebut berisikan kalimat yang cukup singkat.

"Dia meminta aku menghapus unggahan di X," kata AL.

Hapus sekarang. Hapus sampai 3 hari ke depan. Begitu isi pesan yang diterimanya.

"Karena itu di grup keluarga, mama dan adik saya buru-buru nyamperin saya dan membalas chat itu. Kami bertiga panik," imbuh AL.

Ayah AL sendiri, begitu tiba di rumah, tidak dapat membuka akun WhatsApp miliknya. Mereka lalu bertanya kepada AL tentang unggahan yang dimaksud.

Beberapa waktu sebelumnya, AL menulis secuil kritik terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia menempelkan unggahannya di atas konten (quote) yang dibikin salah satu media massa.

AL menyayangkan betapa kebijakan MBG seperti tidak selaras dengan arahan efisiensi yang digaungkan pemerintah. Terlebih, dalam perjalanannya, MBG dipenuhi bermacam masalah. Yang paling disorot: ribuan kasus keracunan.

"Perlu ditandai juga itu bukan hit tweet—yang ramai engagement—dan bahkan views-nya under 100. Tapi, tetap kena juga," kata AL.

Unggahan mengenai MBG seketika dihapus AL dan meminta pelaku mengembalikan akun WhatsApp ayahnya.

"Karena dia lama, jadi aku spam call dan dijawab. Akun papa pulih dan akhirnya kembali normal lagi," papar AL.

Teror kepada keluarga AL tidak berlangsung lama. Meski demikian, itu sudah cukup membuat mereka kaget dan trauma.

Ayah AL mendesaknya untuk tidak lagi mengeluarkan komentar "soal pemerintah" serta fokus kuliah.

"Mama sempat nangis dan bilang kalau mama dukung aku, tapi aku juga disuruh harus lebih waspada," ujar AL.

Sedangkan AL masih memproses kejadian pahit tersebut, tidak menyangka "teror betulan nyata adanya."

Sejak peristiwa teror, AL dan keluarganya mengupayakan langkah-langkah penanggulangan seperti membikin laporan ke organisasi sipil, memasang keamanan berlapis, serta menutup akun X yang AL pakai buat 'mengkritik' pemerintah.

Terlepas dari kekerasan digital yang muncul, AL berharap ancaman yang dia terima tidak menimpa siapapun nantinya. Pasalnya, hak berpendapat setiap negara—apalagi tertulis jelas dijamin konstitusi—tidak boleh dimatikan, katanya.

Alih-alih menyalurkan fokus ke tindakan yang "mengancam" masyarakat sebab mengeluarkan kritik, perhatian semestinya diarahkan ke perkara yang jauh lebih penting, terang AL.

"Sepertinya lebih baik untuk menghapus judi online atau pinjaman online dibanding hal semacam ini. Kurangi juga penggunaan buzzer [pendengung di media sosial]," papar AL.

"Dan semoga pemerintah lebih peduli dan melindungi siapapun itu."

'Sekarang menyasar orang-orang biasa'

Teror di ranah digital sebagaimana dihadapi AL bukan kali pertama yang terjadi, menurut Direktur SAFEnet, Nenden Sekar Arum.

Kemunculan teror, sebut Nenden, "selalu meningkat eskalasinya ketika ada momen-momen politis yang kontroversial."

Nenden memberi contoh mulai dari penolakan revisi Undang-Undang TNI, demonstrasi besar pada akhir Agustus, pengesahan KUHAP, hingga pengangkatan Soeharto menjadi pahlawan nasional.

Taktik yang dipakai, Nenden menerangkan, berbeda-beda di setiap situasi. Ada yang identitasnya dibuka ke publik tanpa persetujuan (doxing), telepon tidak dikenal, permintaan penghapusan konten, sampai dugaan peretasan terhadap aplikasi pesan anggota keluarga.

Untuk yang disebut terakhir, kata Nenden, intensitasnya "memang tidak banyak".

Nenden menggaris bawahi modus operandi yang bermacam rupa ini punya tujuan yang hampir terlihat sama.

"Menyebarkan efek gentar kepada orang-orang yang memang cukup kritis dan vokal di media sosial," ujarnya.

Seiring waktu, Nenden mengamati ada pergeseran yang cukup terlihat.

"Yang disasar itu bukan orang-orang yang kalau aktivis terkenal itu high profile, bukan high profile, melainkan menyasar kepada orang-orang yang memang cuma me-repost, memberi komentar, dan lain-lain," kata Nenden.

Pola ini, menurut Nenden, terjadi pada rentetan demonstrasi akhir Agustus silam. Nenden membacanya sebagai strategi yang berbeda dalam penyebaran efek jera.

"Karena kalau kita lihat, misalnya, kalau hanya menyasar kepada high profile, ke aktivis-aktivis yang punya nama, orang masih punya perspektif bahwa yang kena teror hanya orang-orang yang memang punya posisi," kata Nenden.

Dengan demikian, tujuan akhir dari "penertiban" tidak sepenuhnya terwujud. Orang-orang masih bebas melayangkan kritik di media sosial, tutur Nenden.

"Tapi, ketika polanya diubah dan ini lebih random, menyasar orang-orang dengan tanda petik biasa, orang awam, ini sebetulnya menyebarkan efek jera yang lebih luas," katanya.

Pendek kata, "siapapun bisa ditarget," Nenden menyimpulkan.

Pemantauan SAFEnet sendiri per awal 2025 memperlihatkan pelanggaran atas kebebasan berekspresi serta keamanan digital masif menyeruak ke permukaan. Pada isu keamanan digital, terjadi lonjakan besar dalam konteks serangan ke individu dengan 137 kasus.

Angka itu meningkat dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada 2024, berdasarkan analisis SAFEnet.

'Tanpa kritik, lahir penyelewengan kekuasaan'

Dosen ilmu sosial dan politik Universitas Gadjah Mada, Dewa Ayu Diah Angendari, memandang kekerasan digital yang dihadapi warganet menunjukkan dua hal.

Pertama, lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia manakala, menurut Diah, "data bisa dengan mudah didapatkan dan digunakan untuk kontrol atas opini warga."

Kedua, adanya upaya "meredam kebebasan ekspresi warga" melalui kombinasi "regulasi, pengawasan, serta praktik informal yang melampaui kewenangannya."

Tekanan kepada warga yang vokal, menurutnya, menambah saluran pengawasan negara kepada masyarakat yang sebelumnya lebih dulu termanifestasi lewat setumpuk beleid.

Dari sisi legal formal, Diah meneruskan, kiwari pemerintah memiliki regulasi yang memungkinkan kriminalisasi terhadap individu yang dianggap menyebarkan berita bohong, pencemaran nama baik, atau "mengganggu ketertiban umum."

Diah memberi contoh UU ITE, revisi Undang-Undang Polri, serta UU TNI.

Secara konsep, undang-undang tersebut tidak memberikan ruang bagi aparat untuk 'menginjak' warga sipil.

"Namun, pada praktiknya, undang-undang itu membuka ruang pengawasan seperti kewajiban platform menyimpan dan menyerahkan data, selain adanya unit siber di instansi negara untuk memantau media sosial dan penindakan terhadap konten kritis," kata Diah.

Rentetan serangan digital, Diah khawatir, melahirkan penyensoran diri (self-censorship) dari warga sipil.

"Tanpa adanya kritik, maka terbuka ruang untuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan hilangnya praktik demokrasi di Indonesia," tegas Diah.

Dalam penilaian Diah, walaupun serangan digital tidak terhindarkan, masyarakat sipil tetap mampu memberikan tekanan balik kepada pemegang kekuasaan.

Caranya?

"Dokumentasikan dan [terus] publikasikan kasus-kasus yang ada," paparnya. (BBC News)